16.A.1 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

16.A.2 - Peringkat instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatas B

16.A.3 - Peringkat instansi pemerintah dengan Indeks RB diatas B

16.A.4 - Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

16.B.1 - Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

16.C.1 - Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait program SDGs

16.C.2 - Laporan Tahunan SDGs

16.C.3 - Peraturan daerah yang masih berlaku terkait pelaksanaan SDGs

16.C.4 - SK Penunjukan kesekretariatan SDGs yang masih berlaku

16.D.1.1 - Rapat evaluasi akhir tahun diadakan

16.E.1 - Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Walikota

16.G.1 - Jumlah aduan terkait insiden korupsi ditangani.

16.G.2 - Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberikan sanksi karena korupsi

16.G.3 - Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan karena korupsi

16.H.1 - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

16.J - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

16.1.3 (a) - Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

16.2.1.(b) - Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

16.F.1 - Adanya pakta integritas tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi

16.I - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi

16.9.1.(b) - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

GRI 2-22 (16.5) - Komposisi kesekretariatan SDGs dan komitenya: wakil pemerintah, LSM, bisnis, dan akademisi.

16.11 - Rapat evaluasi akhir tahun capaian TPB

GRI 2-22 (16.9) - Apakah ada rapat koordinasi reguler terkait pelaksanaan SDGs?

GRI 2-22 (16-10) - Berapa persentase kehadiran stuktur dan tata kelola di dalam rapat koordinasi?

GRI 2-22 (16-14) - Adanya pakta integritas tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi

16.3.1.(b) - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi

GRI 2-22 (16.6) - Komposisi kesekretariatan SDGs dan komitenya berdasarkan:

GRI 2-22 (16.6) - Rasio Gender wakil yang ditunjuk dalam SK kesekretariatan SDGs

16.7 - Ketua kesekretariatan SDGs

GRI 2-22 (16.7) - Ketua kesekretariatan SDGs: Kepala BAPPEDA/ SEKDA / setara

GRI 2-22 (16.8) - Ketua pelaksana harian kesekretriatan SDGs setara Jabatan Fungsional

GRI 2-22 (16.13) - Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Bappeda Provinsi

16.6.1.(a) - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

16.6.1.(b) - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B

16.6.1.(c) - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? B

16.6.2.(a) - Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

16.9.1* - Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

16.9.1.(b) - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

GRI 2-22 (16.1) - Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait program SDGs

GRI 2-22 (16.2) - Laporan Tahunan SDGs

GRI 2-22 (16.3) - Peraturan daerah yang masih berlaku terkait pelaksanaan SDGs

GRI 2-22 (16.4) - SK Penunjukan kesekretariatan SDGs yang masih berlaku

GRI 2-22 (16.5) - Komposisi kesekretariatan SDGs dan komitenya: wakil pemerintah, LSM, bisnis, dan akademisi.

GRI 2-22 (16.11) - Rapat evaluasi akhir tahun diadakan

GRI 2-22 (16.9) - Apakah ada rapat koordinasi reguler terkait pelaksanaan SDGs?

GRI 2-22 (16.10) - Berapa persentase kehadiran stuktur dan tata kelola di dalam rapat koordinasi?

GRI 2-22 (16.12) - Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Bupati/Walikota

GRI 2-22 (16.13) - Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Bappeda Provinsi

GRI 2-22 (16.14) - Adanya pakta integritas tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi

GRI 2-22 (16.15) - Jumlah aduan terkait insiden korupsi ditangani.

GRI 2-22 (16.16) - Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberikan sanksi karena korupsi

GRI 2-22 (16.17) - Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan karena korupsi

16.1.1.(a) - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

16.3.1.(b) - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi

16.7.1.(a) - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

GRI 2-22 (16.6) - Rasio Gender wakil yang ditunjuk dalam SK kesekretariatan SDGs

GRI 2-22 (16.7) - Ketua kesekretariatan SDGs: Kepala BAPPEDA/ SEKDA / setara

GRI 2-22 (16.8) - Ketua pelaksana harian kesekretriatan SDGs setara Jabatan Fungsional

16.1.1 - Jumlah korban pembunuhan yang disengaja per 100.000 penduduk

16.1.1 - Jumlah korban pembunuhan yang disengaja per 100.000 penduduk

16.2.1 - Proporsi anak usia 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis oleh pengasuh

16.2.2 - Jumlah korban perdagangan orang per 100.000 penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, dan bentuk eksploitasi

16.2.3 - Proporsi perempuan dan laki-laki usia 18–29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun

16.3.1 - Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kasus kepada pihak berwenang atau mekanisme penyelesaian sengketa

16.3.1 - Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kasus kepada pihak berwenang atau mekanisme penyelesaian sengketa

16.3.2 - Proporsi tahanan yang belum dijatuhi putusan terhadap keseluruhan populasi tahanan

16.3.3.(a) - Indeks Akses terhadap Keadilan

16.4.1 - Total nilai arus keuangan gelap sebagai proporsi terhadap PDB

16.4.1 - Total nilai arus keuangan gelap sebagai proporsi terhadap PDB

16.4.2 - Proporsi senjata sitaan, ditemukan, atau diserahkan yang berhasil dilacak asal-usulnya

16.5.1 - Proporsi penduduk yang membayar atau diminta membayar suap oleh pejabat publik

16.5.2 - Proporsi pelaku usaha yang membayar atau diminta membayar suap oleh pejabat publik

16.5.2 - Proporsi pelaku usaha yang membayar atau diminta membayar suap oleh pejabat publik

16.6.1 - Pengeluaran pemerintah primer sebagai proporsi terhadap anggaran awal yang disahkan

16.6.1 - Pengeluaran pemerintah primer sebagai proporsi terhadap anggaran awal yang disahkan

16.6.2 - Proporsi penduduk yang puas terhadap pelayanan publik

16.7.1 - Proporsi jabatan pada lembaga publik dibandingkan distribusi penduduk

16.7.2 - Proporsi penduduk yang meyakini proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif

16.7.2 - Proporsi penduduk yang meyakini proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif

16.8.1 - Proporsi anggota dan hak suara negara berkembang dalam organisasi internasional

16.9.1 - Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang kelahirannya telah dicatat oleh lembaga pencatatan sipil

16.10.1 - Jumlah kasus pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap jurnalis, pekerja media, serikat pekerja, dan pembela HAM

16.10.2 - Jumlah negara yang mengadopsi dan menerapkan jaminan akses publik terhadap informasi

16.a.1 - Keberadaan lembaga nasional hak asasi manusia yang independen sesuai Prinsip Paris

16.a.1 - Keberadaan lembaga nasional hak asasi manusia yang independen sesuai Prinsip Paris

16.b.1 - Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan terakhir

16.1.1 - Jumlah korban pembunuhan yang disengaja per 100.000 penduduk

16.1.2 - Kematian terkait konflik per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, usia, dan penyebab

16.1.3 - Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual dalam 12 bulan terakhir

16.1.4 - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya

16.2.1 - Proporsi anak usia 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis oleh pengasuh

16.2.2 - Jumlah korban perdagangan orang per 100.000 penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, dan bentuk eksploitasi

16.2.3 - Proporsi perempuan dan laki-laki usia 18–29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun

16.2.3 - Proporsi perempuan dan laki-laki usia 18–29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun

16.3.1 - Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kasus kepada pihak berwenang atau mekanisme penyelesaian sengketa

16.3.1 - Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kasus kepada pihak berwenang atau mekanisme penyelesaian sengketa

16.3.2 - Proporsi tahanan yang belum dijatuhi putusan terhadap keseluruhan populasi tahanan

16.3.3.(a) - Indeks Akses terhadap Keadilan

16.4.1 - Total nilai arus keuangan gelap sebagai proporsi terhadap PDB

16.4.2 - Proporsi senjata sitaan, ditemukan, atau diserahkan yang berhasil dilacak asal-usulnya

16.5.1 - Proporsi penduduk yang membayar atau diminta membayar suap oleh pejabat publik

16.6.1 - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui

16.6.1.(a) - Persentase instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP

16.6.1.(b) - Persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP ≥ B

16.6.1.(c) - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi ≥ B

16.6.2.(a) - Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik

16.7.1.(a) - Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD

16.7.1.(b) - Persentase keterwakilan perempuan pada jabatan pengambil keputusan

16.7.2.(a) - Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi

16.7.2.(b) - Indeks Aspek Kebebasan

16.7.2.(c) - Indeks Kesetaraan

16.7.2.(c) - Indeks Kesetaraan

16.8.1.(a) - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum internasional

16.9.1 - Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat

16.9.1 - Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat

16.9.1.(a) - Persentase kepemilikan akta lahir pada 40% penduduk berpendapatan bawah

16.9.1.(b) - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran

16.10.1.(a) - Indikator kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis

16.10.1.(b) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM

16.10.1.(c) - Jumlah penanganan pengaduan HAM perempuan

16.10.2 - Jumlah negara yang mengadopsi kebijakan akses informasi publik

16.10.2 - Jumlah negara yang mengadopsi kebijakan akses informasi publik

16.10.2.(a) - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif

16.10.2.(b) - Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik

16.a.1 - Tersedianya lembaga HAM nasional yang independen

16.b.1.(a) - Jumlah kebijakan yang diskriminatif