1.A.1 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

1.B.1 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan

1.C.1.1 - Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.

1.4.1(f) - Persentase luas wilayah kumuh perkotaan.

1.a.1 - Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

1.4.1(k) - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)

1.3.1(c) - Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

1.3.1(d) - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

1.a.1 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

1.2.1 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

1.2.1 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

1.2.2.#1.1 - Imunisasi Dasar

1.2.2.#3.2 - Air Minum

1.2.2.#3.3 - Sanitasi

1.4.2 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Rumah Milik)

1.4.1.2 - Akses layanan air minum

1.4.1.3 - akses layanan sanitasi dasar

1.4.1.7 - akses fasilitas penyehatan dasar

1.1.1 - Tingkat Kemiskinan Ekstreem/Kemiskinan Nasional

1.2.1 - Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

1.2.2 - Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

1.3.1.(a) - Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

1.3.1.(b) - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

1.3.1.(b) - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

1.3.1.(b) - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

1.4.1 - Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

1.4.2 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan

1.5.1 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

1.5.2 - Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.

1.5.2 - Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.

1.5.3 - Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015– 2030.

1.a.1 - Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

1.a.2 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial)sebagai persentase dari total belanja pemerintah.

1.5.4 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional

1.a.1 - Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

1.a.2 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

1.3.1 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

1.3.1 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.